Smilie Area

JAKARTA - Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dinilai penting dan mampu menjadi contoh bagi negara-negara Arab, Timur Tengah atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebab, Islam, demokrasi dan modernisasi di Indonesia bisa berjalan seiring.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Syuro Yaman Abdulazeez Abdul Ghani usai mengadakan pertemuan dengan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin (13/2). Dalam pertemuan itu Hidayat didampingi sejumlah Wakil Ketua MPR di antaranya AM Fatwa dan BRA Mooryati Soedibyo. Hadir pula Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR GBPH H Joyokusumo.

"Mereka berharap pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia bisa dijaga perkembangannya dalam konteks kualitasnya, agar betul-betul bisa ditiru oleh negara-negara Arab atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di luar Indonesia. Karena menurut mereka pengalaman demokrasi Indonesia adalah sesuatu yang sangat berharga, " ujar Hidayat Nurwahid menirukan pernyataan Ketua Majelis Syuro Yaman Abdul Aziz Abdul Ghani dalam pertemuannya itu.

Menurut Hidayat, Yaman juga sangat menghargai perkembangan demokrasi di Indonesia, bahkan negara Islam tersebut ingin berlajar dari Indonesia bagaimana mengelola perubahan Undang-Undang Dasar (UUD). "Sebab, di negara Yaman saat ini sedang mempersiapkan proses perubahan UUD, sehingga dapat menghasilkan produk perundang-undangan yang lebih baik," katanya.

Menurut Hidayat, di negara Yaman, saat ini MPR atau yang dikenal sebagai Mejelis Syuro masih dipilih oleh Presiden, diharapkan untuk ke depannya dapat dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sebelumnya Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi juga memuji penerapan demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia.

Menurut dia, pelaksanaan demokrasi tersebut yang dibuktikan dengan menghormati prinsip-prinsip perbedaan dan kebebasan telah diterapkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

"Ini sangat membanggakan dan sebagai bukti bahwa Islam dan demokrasi bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ujar Al-Qaradhawi.

Al-Qaradhawi juga merasa optimis dengan keunggulan itu, di mana Indonesia mampu menghadapi krisis yang sedang dialami. Dirinya berharap penerapan demokrasi yang berkeadilan di Indonesia itu bisa ditularkan pada negara-negara Timur Tengah, di mana penerapan demokrasi bukan hanya sekadar dimaknai dengan berbagai kebohongan publik dan manipulasi.

Forum MPR

Dalam kesempatan itu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid juga kembali menyampaikan usulan untuk membuat forum MPR internasional semacam Inter-Parliamentary Union (IPU) yang telah dimiliki oleh lembaga DPR antarnegara.

"Beliau sangat menyambut hadirnya forum semacam ini, dan mereka sedang mengupayakan untuk dikomunikasikan kepada negara-negara Arab lainnya dan di negara-negara sekitar Yaman, dan beliau berharap ini dikomunikasikan ke negara-negara yang ada di Asia supaya nanti ada forum-forum demokrasi yang lebih kuat," ujarnya.

Bahkan Hidayat berharap, dengan adanya lembaga tersebut nanti oleh kedua negara dapat dijadikan ajang pertukaran pengalaman mengenai proses amandemen, menjaga amandemen, serta menghadirkan sebuah UUD yang bisa menjaga demokratisasi.

Namun demikian, pengamat politik dari Ohio State University (OSU) Columbus Amerika Serikat, Profesor Bill Liddle berpendapat, demokrasi di Indonesia masih baru dan perlu terus diperbaiki termasuk masalah korupsi.

"Yang perlu dibenahi korupsi. Korupsi adalah masalah yang paling sulit dihadapi sistem demokrasi di Indonesia," kata Liddle" di Jakarta, belum lama ini.